Sebanyak 6.952 anak di Kabupaten Sumbawa tercatat putus sekolah, dengan Kecamatan Sumbawa menyumbang angka tertinggi, yang dipicu utama oleh tekanan ekonomi keluarga. Mayoritas anak berhenti melanjutkan pendidikan setelah lulus SMP karena dianggap sudah cukup umur untuk bekerja serta ketidakmampuan orang tua menanggung biaya sekolah menengah atas.
SUMBAWA, ntb.saatini.com - Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Pemerintah setempat mencatat sebanyak 6.952 anak di wilayah tersebut saat ini tidak mengenyam pendidikan resmi, dengan persoalan tekanan ekonomi keluarga sebagai akar masalah dominan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumbawa, Dedy Heriwibowo, mengungkapkan bahwa data ribuan anak putus sekolah ini tersebar di 24 kecamatan.
Kecamatan Sumbawa menjadi wilayah dengan kantong ATS tertinggi, yakni mencapai 1.113 anak. Berdasarkan pemetaan gender, angka ini terdiri dari 3.683 anak laki-laki dan 3.269 anak perempuan.
"Jadi, mereka berhenti di jenjang SMP. Sekitar 40 persen dari total ATS merupakan anak yang tidak melanjutkan pendidikan setelah menyelesaikan jenjang tersebut. Itu tantangannya," ujar Dedy Heriwibowo di Sumbawa, Minggu (8/11/2026).
Dedy menjelaskan bahwa masa transisi dari kelulusan SMP menuju SMA menjadi titik paling krusial terjadinya putus sekolah. Mayoritas keluarga berpenghasilan rendah menganggap anak yang telah lulus SMP sudah masuk usia produktif untuk bekerja demi menopang dapur rumah tangga.
Selain dorongan bekerja, ketidakmampuan finansial orang tua dalam menanggung biaya pendukung sekolah jenjang menengah atas juga memaksa anak-anak mengubur cita-citanya.
Bapperida Sumbawa turut menegaskan bahwa faktor pernikahan dini bukanlah pemicu utama melonjaknya angka ATS di daerahnya.
"Ada dua faktor. Pertama, dianggap anaknya sudah bisa bekerja membantu keluarga. Kedua, biaya untuk melanjutkan sekolah dianggap terlalu mahal bagi mereka. Kalau untuk pernikahan dini, angkanya tidak terlalu besar," jelasnya.
Menanggapi fenomena ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen menjadikan penanganan anak tidak sekolah sebagai salah satu program prioritas pada tahun 2027. Pemkab memperkuat koordinasi lintas sektor dengan mengandeng Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Provinsi NTB, hingga mitra pembangunan.
Intervensi difokuskan untuk menyelamatkan para lulusan SMP dari keluarga kurang mampu agar dapat menjangkau pendidikan SMA atau sederajat.
Dedy menekankan pentingnya peran aktif seluruh lapisan elemen masyarakat mulai dari pihak sekolah, perangkat desa,pihak kecamatan, hingga tokoh masyarakat dalam mendeteksi dan mengembalikan anak-anak tersebut ke bangku sekolah.
"Penanganannya harus melibatkan semua pihak. Lingkungan sekolah, aparat desa, kecamatan, dan tokoh masyarakat juga harus peduli terhadap persoalan ini agar kondisi keuangan rumah tangga tidak menjadi penghalang bagi anak untuk belajar," pungkas Dedy.